Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Total nilai investasi yang ditawarkan mencapai Rp31 triliun.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan IKN. Tahun ini, OIKN melelang proyek pembangunan 129 unit rumah tapak dan 97 menara rumah susun. Pendanaan proyek ini dibagi dalam dua tahap, yakni Rp8 triliun pada tahap pertama dan Rp23 triliun pada tahap kedua, dengan target transaksi KPBU sektor hunian rampung pada pertengahan tahun.
Selain perumahan, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam berbagai proyek infrastruktur lainnya, seperti sistem perkeretaapian, pengelolaan limbah, penyediaan energi terbarukan, dan pengolahan air. Salah satu proyek besar yang akan dikerjakan tahun ini adalah pembangunan terowongan multifungsi sepanjang 138,6 kilometer dengan estimasi investasi sekitar Rp70 triliun. Otorita IKN telah menerbitkan dua surat izin prakarsa (Letter to Proceed/LTP) kepada perusahaan asal China serta BUMN PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya.
Investasi swasta yang sudah masuk ke IKN tahun ini mencakup proyek perkantoran, hotel, dan kampus dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun. Sejumlah perusahaan dan lembaga, seperti PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, dan Universitas Negeri Surabaya, telah menandatangani kesepakatan investasi. Selama 2023-2024, total investasi yang terealisasi melalui peletakan batu pertama berbagai proyek pembangunan di IKN mencapai Rp58,4 triliun.
Di sisi lain, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN resmi dimulai pada 3 Maret 2025. ASN di lingkungan OIKN kini menjalankan tugas sepenuhnya dari ibu kota baru, menandai transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Dengan fasilitas perkantoran modern dan hunian yang nyaman, transisi ini diharapkan berjalan lancar. Pemerintah juga menawarkan insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN, termasuk peluang percepatan karier.
Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan berkelas dunia. Dengan bekerja langsung dari pusat pembangunan Nusantara, ASN diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal dalam percepatan pengembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.
