Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Haiti, William O’Neil, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang semakin memburuk di negara tersebut.
Dalam konferensi pers di New York pada Selasa (11/3/2025), O’Neil menegaskan bahwa situasi di Haiti sangat mengkhawatirkan dan menyerukan semua pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk segera bertindak dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip HAM.
Haiti, khususnya ibu kotanya, Port-au-Prince, tengah menghadapi gelombang kekerasan yang terus meningkat akibat aksi geng bersenjata. Menurut data PBB, kelompok-kelompok kriminal ini kini menguasai sekitar 85 persen wilayah ibu kota, yang semakin memperburuk ketidakstabilan di negara tersebut.
O’Neil, yang telah beberapa kali mengunjungi Haiti, menyatakan bahwa setiap kunjungannya selalu diwarnai dengan situasi yang semakin memburuk, menandakan bahwa permasalahan di negara tersebut masih jauh dari penyelesaian.
Menurut Liputan6, Dalam pernyataannya yang dikutip oleh VOA Indonesia pada Kamis (13/3), O’Neil menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menanggulangi kekerasan geng di Haiti adalah budaya impunitas dan korupsi yang mengakar.
Menurutnya, upaya untuk membubarkan geng-geng bersenjata tidak akan berhasil tanpa terlebih dahulu mengatasi dua faktor utama tersebut.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah Haiti harus menjadikan perang melawan impunitas dan korupsi sebagai prioritas utama.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kelompok-kelompok kriminal, pihak berwenang harus tetap menghormati hukum HAM internasional, terutama hak atas kehidupan.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun, tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, bahkan dalam situasi yang paling mendesak sekalipun.
Meskipun terdapat misi keamanan yang didukung oleh PBB dan dipimpin oleh pasukan Kenya, kekerasan di Haiti masih terus berlangsung.
Bahkan, seorang anggota kepolisian Kenya dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan geng bersenjata bulan lalu, menandakan bahwa upaya penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar.
Di samping itu, O’Neil juga meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait status perlindungan sementara bagi warga Haiti yang tinggal di AS. Status hukum ini selama beberapa dekade telah memungkinkan warga Haiti yang negaranya dianggap tidak aman untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS.
Namun, pada Februari lalu, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa status perlindungan sementara bagi sekitar 500.000 warga Haiti akan berakhir pada Agustus mendatang, sebuah keputusan yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang dihadapi warga Haiti.
Dengan kondisi yang semakin memburuk, O’Neil menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah Haiti, masyarakat internasional, dan organisasi kemanusiaan dalam mengatasi krisis ini.
Ia berharap langkah-langkah konkret segera diambil untuk mengembalikan stabilitas dan menjamin keamanan bagi rakyat Haiti.
