Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi sekitar 0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga pemangkasan anggaran dapat langsung berdampak pada perlambatan ekonomi.
Jika pemotongan anggaran mencapai Rp750 triliun, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,54 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh proyeksi pertumbuhan belanja pemerintah yang hanya 0,53 persen, turun drastis dari lebih dari 6 persen pada 2024. Dalam jangka panjang, jika tidak ada manfaat nyata dari efisiensi ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi stagnan di angka 5 persen.
Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki dampak positif terhadap PDB, meski baru akan terasa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Namun, di sisi lain, sektor pendidikan juga terkena dampak efisiensi anggaran, yang berpotensi meningkatkan biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jika hal ini terjadi, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa semakin tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang sudah lebih unggul dalam menarik investasi global.
Nailul Huda menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan menghitung efek berganda dari setiap kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan tidak semakin tertinggal dari negara lain.
