Gerindra: Seluruh Menteri Akan Ditinjau dan Dievaluasi

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan hari ini dapat menjadi peringatan bagi para menteri lainnya.

Menurutnya, seluruh menteri akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Dilansir dari Liputan6, pada Kamis (20/2/2025). “Setiap menteri akan terus dinilai, diarahkan, dan jika ada yang menyimpang, presiden sebagai kepala pemerintahan akan mengingatkan mereka agar tetap berada di jalur yang benar,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait reshuffle kabinet yang berlangsung, Muzani menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menghormati sepenuhnya setiap langkah yang diambil presiden. Yang jelas, semua keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki kinerja pemerintahan,” tambahnya.

Muzani juga mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang akan mengalami perombakan atau rotasi dalam kabinet.

“Saya tidak tahu siapa yang akan diganti atau dipertahankan, tapi kami sepenuhnya percaya dengan kebijakan yang diambil oleh presiden,” pungkasnya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prita Laura Saba, menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan bagian dari strategi presiden untuk menyelaraskan visi dan langkah seluruh jajaran pemerintahan.

“Presiden ingin kabinetnya memiliki arah dan tujuan yang seragam. Dari Magelang, kita bisa melihat bagaimana proses ini benar-benar menyatukan langkah dan fokus yang selaras, yang kemudian akan diteruskan hingga ke tingkat kepala daerah,” kata Prita Laura dalam Liputan6 Talks di SCTV, Rabu (19/2/2025).

Ia menambahkan bahwa kesatuan langkah ini sangat penting guna mendorong berbagai perubahan di Indonesia, terutama dalam hal efisiensi anggaran pemerintahan.
“Selama ini kita sering mendengar dari ICW, Transparansi Internasional, serta tuntutan mahasiswa yang selalu mengangkat isu korupsi. Pemborosan anggaran bukan hanya disebabkan oleh korupsi, tetapi juga oleh tata kelola yang kurang efektif dan kurang tepatnya prioritas penggunaan anggaran,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *