Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok menggelar Halaqah Kebangsaan yang dihadiri oleh seribu ustaz dan kiai di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok.
Acara ini menjadi wadah diskusi penting terkait peran kiai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai keterlibatan ulama dalam politik.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa peran kiai tidak hanya terbatas pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, tetapi juga harus mencakup keterlibatan dalam proses politik.
Ia menepis anggapan bahwa politik bukanlah ranah kiai, karena sejatinya kebijakan-kebijakan negara yang berdampak luas terhadap umat ditentukan melalui jalur politik. Jika kiai tidak turut serta dalam politik, maka keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mereka perjuangkan.
“Banyak kiai beranggapan bahwa politik bukan urusan mereka. Mereka berpikir tugasnya hanya sebatas mengajar, berdakwah, dan mendoakan umat. Namun, kenyataannya, politik menentukan arah kebijakan negara. Jika kiai tidak berpartisipasi, maka keputusan-keputusan penting akan kehilangan sentuhan nilai-nilai keislaman,” ujar Ma’ruf Amin dalam acara yang berlangsung pada Minggu sore (16/3/2025).
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sejak dahulu para ulama telah mengambil peran dalam politik. Salah satu buktinya adalah keterlibatan para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seperti Hasyim Asy’ari, dalam perjuangan politik. Bahkan, NU sendiri pernah menjadi partai politik yang aktif dalam sistem pemerintahan.
Ma’ruf Amin membagikan pengalamannya saat masih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai NU pada tahun 1971, di mana ia menjadi anggota termuda tetapi dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golongan Islam di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.
Seiring berjalannya waktu, NU berusaha kembali memisahkan peran organisasi dengan politik praktis. Dalam perjalanan tersebut, Ma’ruf Amin dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berbagi tugas, di mana Gus Dur tetap berada di NU, sementara Ma’ruf Amin mengambil peran dalam politik.
Dari sinilah kemudian lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah gerakan politik para kiai, yang pada akhirnya mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia.
“PKB sejak awal didirikan sebagai wadah perjuangan politik kiai, bukan sekadar partai politik yang menggunakan nama kiai. Ini adalah gerakan politik berbasis nilai-nilai keislaman yang diperjuangkan oleh para ulama,” tegas Ma’ruf Amin.
Ia pun berharap agar para kiai terus mengambil peran strategis dalam politik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan keumatan. Menurutnya, keterlibatan ulama dalam politik bukan sekadar ambisi kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga moral dan arah kebijakan negara.
Melalui halaqah ini, para peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang pentingnya peran kiai dalam politik. Diskusi ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak ulama untuk terlibat dalam proses demokrasi dan kebijakan publik demi mewujudkan kesejahteraan umat yang lebih luas.
