Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah efisiensi anggaran negara dengan memangkas alokasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat kementerian/lembaga. Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi rakyat Indonesia.
Bahkan, Prabowo menyarankan agar perjalanan dinas ke luar negeri dihentikan selama lima tahun, kecuali untuk keperluan yang benar-benar mendesak dan berhubungan langsung dengan tugas negara.
“Kalau tidak ada agenda penting, tidak perlu ke luar negeri. Yang boleh hanya mereka yang memiliki tugas belajar atau atas nama negara. Kalau sekadar jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegas Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).
Prabowo juga menjelaskan alasan di balik penghematan tersebut. Ia menekankan bahwa uang negara harus digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti memberi makan anak-anak Indonesia dan memperbaiki fasilitas pendidikan.
“Saya ingin menghemat anggaran agar bisa digunakan untuk rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Saat ini, ada 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, tetapi anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Berapa tahun lagi kita bisa menyelesaikan semua ini kalau tidak berhemat?” ungkapnya.
Selain perjalanan dinas, Prabowo juga berkomitmen memangkas kegiatan seremonial dan pengeluaran yang dianggap mubazir di kementerian/lembaga. Ia ingin memastikan tidak ada celah untuk penyalahgunaan anggaran.
“Saya ingin menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, dan sering menjadi alasan untuk korupsi. Semua itu harus dibersihkan,” ujar Prabowo dengan tegas.
Menanggapi kritik yang menyebutnya sering bepergian ke luar negeri di tengah kebijakan penghematan, Prabowo menjelaskan bahwa kunjungannya ke luar negeri dilakukan atas undangan resmi dari negara sahabat.
Sebagai kepala negara, ia menghadiri konferensi penting untuk menjaga kepentingan Indonesia di kancah internasional. “Saya ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan. Saya diundang oleh negara-negara sahabat untuk menghadiri konferensi penting demi mengamankan kepentingan bangsa,” jelasnya.
Namun, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kebijakannya ini tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Ia mengaku menghadapi perlawanan dari pihak-pihak tertentu di dalam birokrasi yang merasa terganggu dengan langkah efisiensi ini.
“Ada yang melawan saya, merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil di birokrasi. Tapi saya tidak gentar. Kebijakan ini demi kepentingan rakyat,” katanya.
Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, sehingga dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program prioritas seperti perbaikan infrastruktur pendidikan dan kebutuhan dasar rakyat.
Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap pemerintahan dapat lebih fokus pada pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
